Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Miracle Multi Language
Latest topics
» Ketahui Cara Minum Kopi yang Benar
Wed Sep 23, 2015 3:46 pm by miracle

» Rollaas Macadamian Nuts
Tue Sep 15, 2015 4:09 pm by dstations

» Belanja di Mal Terbesar Manila
Sat Aug 29, 2015 6:56 pm by vertical

» Metro Resort Pratunam - Bangkok, Thailand
Mon Aug 17, 2015 10:10 pm by vertical

» 10 Wisata Gratis di Tokyo
Fri Jul 24, 2015 10:00 pm by vertical

» SIM CARD di Thailand
Fri Jul 17, 2015 9:38 pm by vertical

» Berkah Bilih Danau Singkarak
Mon Jun 15, 2015 9:01 pm by hestijunianatha

» 12 Tempat Wisata di Sekitar Jakarta
Mon Jun 15, 2015 8:56 pm by hestijunianatha

» Benteng Terluas di Dunia Ada di Buton
Mon Jun 15, 2015 8:52 pm by hestijunianatha

Miracle Mailing List

Enter your email address:

Toko Online
BEE LA VISTA TRAVEL

5 Anggaran DKI yang Disorot Ahok

View previous topic View next topic Go down

5 Anggaran DKI yang Disorot Ahok

Post  vertical on Wed Nov 14, 2012 2:50 pm


Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sangat teliti mencermati anggaran-anggaran di DKI Jakarta. Ahok yang pernah juga menjadi pengusaha dan kontraktor, tak segan-segan memangkas anggaran yang tidak masuk akal. Apa saja anggaran-anggaran yang disorot Ahok?

1. Pangkas Biaya Pembuatan Pidato Rp 1,2 M

Jokowi dan Ahok menemukan ada anggaran penulisan naskah pidato di era pendahulunya yang mencapai Rp 1,2 miliar.

"Kita mulai (memotong) hal-hal kecil. Seperti penulisan naskah pidato gubernur dan wagub Rp 1,2 miliar. Apa-apaan ini?" ujar Ahok dengan nada tinggi kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2012).

Ahok mengatakan dia akan menanyakan mengapa sampai ada anggaran yang begitu besar untuk penulisan naskah pidato. "Kita mau cek kenapa dan bagaimana," papar Ahok.

2. Potong Anggaran Dinas PU 25%

Dalam rapatnya dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, saat menit kedua, Ahok langsung memberikan Dinas PU 2 pilihan, memotong anggaran PU 25 persen atau dirinya menantang membangun sendiri proyel-proyek itu dari anggaran operasionalnya. Bila terbukti bisa dibangun Ahok lebih murah, maka Dinas PU akan diserahkan ke KPK.

"Kalau Bapak bilang tidak bisa, mari kita berdebat. Kita ambil contoh, saya bangunkan (jembatan). Dan nanti kalau saya bangunkan (jembatan) dengan uang operasional saya, saya akan periksa semua kerja yang lalu, saya akan periksa dan proses ke KPK dan jaksa. Kita buka koreng lama. Kalau tidak mau membuka koreng lama, mari kita membuka Jakarta Baru," tegas Ahok dalam rapat APBD 2013 dengan Dinas PU.

Rapat ini digelar di ruang rapat Bappeda Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat Rabu (8/11) lalu.

Statemen tegas Ahok tersebut muncul setelah dia mendapat laporan bahwa anggaran pembangunan jembatan oleh Dinas Perhubungan menjadi mahal karena perhitungan dari Dinas PU. Karena itu, Ahok menawarkan dua pilihan juga kepada Dinas Perhubungan yakni memotong anggaran atau menghapus proyek tersebut.

Jika dibatalkan, Ahok pun menawarkan uang operasionalnya untuk membangun jembatan tersebut.

"Yang kedua saya hapus proyek itu tidak ada jembatan itu, saya pakai biaya operasional saya untuk bangun jembatan itu. Kasih saya speknya," katanya.

Pihak Dinas PU pun menyetujui permintaan Ahok untuk memotong anggaran sebesar 25 persen.

"Ya, intinya perintah Pak Wagub kami setuju, Pak," ujar pejabat Dinas PU setelah menerima penjelasan dari Ahok.

3. Pangkas Anggaran Dinas Pendidikan

Anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) DKI juga menjadi sorotan oleh Ahok. Rancangan anggaran Disdik DKI tahun 2013 dinilai terlalu tinggi dan tidak efisien, dan tidak tepat sasaran.

"Itu ada 177 program, anggarannya sekitar Rp 85 miliar, harus dipangkas," ujar Ahok yang hendak pulang dari kantornya di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/11) malam.

Ahok mengatakan sudah meminta pada Disdik DKI agar memfokuskan anggaran pendidikan bagi rakyat miskin. Maklum saja, Pemprov DKI menjadikan sektor pendidikan itu menjadi prioritas sehingga mendapatkan anggaran paling besar.

Sebelumnya diberitakan, anggaran di sektor pendidikan ini mencapai Rp 11 triliun dari perkiraan tak jauh dari APBD DKI 2013 yang Rp 41,3 triliun.

"(Anggaran) Pendidikan paling besar bisa sampai Rp 11 triliun," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) usai rapat dengan anggota DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2012).

4. Pangkas Biaya Jamuan Gubernur & Wagub Rp 5 M

Ahok juga tak luput memperhatikan anggaran makan dan minum untuk jamuan gubernur dan wagub. Tahu berapa anggaran jamuan itu? Rp 5 miliar!

Ahok menilai anggaran jamuan itu terlalu tinggi dan berlebihan.

"Sekarang ke mana saja uang Rp 5 miliar itu?" tukas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menghitung harga sebungkus nasi untuk menjamu tamunya adalah Rp 20 ribu. Bila ada 1.000 orang tamu, maka harga jamuan adalah Rp 20 juta.

"Memang mau jamuan yang seperti apa sampai Rp 5 miliar itu," cetusnya

5. Potong Biaya Konsultan Proyek

Dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Yogyakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat kesempatan terakhir menyampaikan pandangan untuk percepatan pembangunan Jakarta ke Wapres Boediono. Berikut ini yang disampaikan pasangan Jokowi tersebut.

"Saya berharap tahun depan, Bapak bisa keluarkan peraturan. Sehingga uang kami tidak habis di konsultan-konsultan dan ide-ide yang tidak perlu," kata Ahok saat kesempatan tanya jawab dengan Wapres di Hotel Royal Ambarukmo, Jl Adi Sucipto, Selasa (13/11/2012).

Menurut Ahok, jika semua proyek memakai konsultan, maka hanya akan menghabiskan uang. Biaya-biaya yang besar dan seharusnya tidak perlu ini bisa dialihkan untuk pembiayaan penanggulangan kemiskinan di Jakarta.

"Jika biaya ke konsultan tidak ada, maka dalam 3 tahun kemiskinan di Jakarta dapat diatasi. Jakarta juga dapat membuka lapangan kerja lebih banyak lagi," kata pria 46 tahun ini.

Menanggapi hal itu, Boediono menyatakan, pakai konsultan dan tidak pakai konsultan, keduanya memang ada risikonya. Tetapi perlu tidaknya konsultan, harus melalui keppres.

Dalam rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ahok juga mengungkapkan bahwa bila ada konsultan yang ngawur maka konsultan itu akan dicoret. Tidak boleh lagi dipakai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mana pun di DKI.

"Saya biasa coret konsultan di Bappeda dulu, saya sampai ribut sama Kepala Bappeda saya dulu. Kalau konsultannya kurang ajar seperti itu, coret. Konsultan A misalnya, seluruh Pemprov DKI tidak boleh pakai dia. SKPD mana pun yang pakai konsultan itu, kita pecat kepala dinasnya," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.

"Ini jelas, aturan kita. Tak boleh ada lagi konsultan yang tipu-tipu data seperti itu, survei cuma sekali tapi lima laporan. Satu laporan di Komisi A, satu laporan di Komisi B. Saya dulu panitia anggaran Pak, di DPRD dulu. Saya anak kontraktor yang diperas bupati juga Pak," kata Ahok di depan jajaran Dishub pada Kamis (8/11/2012) lalu yang videonya diunggah di Youtube, Jumat (9/11/2012) lalu.



vertical

Jumlah posting : 168
Join date : 2010-03-30

http://miracle.fullboards.com

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum